-->

100+ Soal Tes Perangkat Desa Tentang Pemerintahan Desa



1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2015 tentang...
A. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
B. Penetapan Desa
C. Izin usaha jasa kontribusi
D. Pedoman penyusunan peraturan di desa

B. Penetapan Desa

2. Peraturan daerah kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2015 tentang....
A. Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa
C. Badan permusyawaratan desa
D. Penetapan Desa

B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa

3. Penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI disebut...
A. Desa
B. Pemerintah desa
C. Pemerintahan desa
D. Kepala desa

C. Pemerintahan desa

4. Peraturan daerah Kabupaten Pemalang nomor 6 tahun 2015 tentang...
A. Penyusunan SOTK Perangkat Desa
B. Pedoman penyusunan Perangkat Desa
C. Pemberhentian, Pengangkatan Perangkat Desa
D. Tata cara pemilihan dan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa

B. Pedoman penyusunan Perangkat Desa

5. Unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional adalah...
A. Pelaksana teknis
B. Sekretaris desa
C. Kepala urusan
D. Kepala seksi

B. Sekretaris desa

6. Di bawah ini yang bukan fungsi dari sekretaris desa adalah...
A. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti administrasi, arsip, surat menyurat
B. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja desa
C. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi sarana dan prasarana kantor, inventaris, dan pelayanan umum
D. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat

D. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat

7. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan kependudukan adalah tugas dan fungsi dari...
A. Kepala seksi pelayanan
B. Sekretaris desa
C. Kepala seksi kesejahteraan
D. Kepala seksi pemerintahan



8. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu...
A. 3 tahun
B. 4 tahun
C. 6 tahun
D. 7 tahun

C. 6 tahun

9. Dana desa adalah dana yang bersumber dari...
A. Anggaran kecamatan
B. Anggaran kabupaten
C. Anggaran provinsi
D. Anggaran dan Pendapatan belanja negara

D. Anggaran dan Pendapatan belanja negara

10. Bendahara desa adalah unsur staf...
A. Kepala seksi di desa
B. Kepala urusan di desa
C. Sekretaris desa
D. Kepala dusun di desa

B. Kepala urusan di desa

11. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan...
A. Kerja perangkat desa menarik pajak
B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan
C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa
D. Pajak dari setiap warga desa

C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa

12. Sekretaris desa dalam urusan keuangan di desa mempunyai tugas...
A. Penyeleksian
B. Pengawasan
C. Pembelanjaan
D. Koordinator

D. Koordinator

13. Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah diatur dalam...
A. UU No. 10 Tahun 2004
B. UU No. 32 Tahun 2004
C. UU No. 13 Tahun 1950
D. UU No. 8 Tahun 1954

C. UU No. 13 Tahun 1950

14. Pembentukan panitia Kepala Desa ditetapkan dengan...
A. Keputusan Kepala Desa
B. Peraturan Desa
C. Peraturan Bupati
D. BPD

D. BPD

15. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah adalah...
A. Aset desa
B. Dana desa
C. Kekayaan desa
D. Harta desa

A. Aset desa

16. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus disebut....
A. Aset desa
B. Alokasi Dana Desa
C. Dana desa
D. APB Desa

B. Alokasi Dana Desa

17. Peraturan daerah kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tentang...
A. Badan Permusyawaratan Desa
B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
C. Tata cara pemilhan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
D. Pedoman penyusunan peraturan desa

B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

18. ADD (Alokasi Dana Desa) paling sedikit diterima oleh desa sebesar....% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
A. 30%
B. 25%
C. 20%
D. 10%

D. 10%

19. Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap...
A. Triwulan
B. Semester
C. 1 tahun
D. 2 tahun

C. 1 tahun

20. Seluruh pendapatan desa diterima dan disetorkan melalui desa dan penggunaanya ditetapkan dalam....
A. Keputusan Kepala Desa
B. Peraturan BPD
C. Rembug warga
D. APB Desa

D. APB Desa

21. Peraturan tetang desa yang mengatur tentang Desa atau Desa adat saat ini adalah...
A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 23 Tahun 2014
C. UU No. 6 Tahun 2014
D. PP No. 72 Tahun 2007
E. PP No. 27 Tahun 2004

C. UU No. 6 Tahun 2014

22. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Desa saat ini, Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:
A. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersakala desa
B. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kab/kota
C. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
D. (a), (b), (c) benar
E. (a), (b), (c) salah

D. (a), (b), (c) benar

23. Di bawah ini yang bukan merupakan asas-asas penyelenggaraaan Pemerintah Desa adalah....
A. Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemerintah, Tertib Kepentingan Umu, Kearifan Lokal
B. Keterbukaan,/Transparansi, Proporsionalitas, Profesionalitas, Keberagaman
C. Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi, Partisipatif
D. (a), (b), (c) benar
E. (a), (b), (c) salah

D. (a), (b), (c) benar

24. Dalam menyelenggarakan pemerintah desa, Kepala Desa mempunyai tugas...
A. Menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa
B. Melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan melakukan pembenrdayaan masyarakat desa
C. Jawaban pada huruf A dan huruf B salah
D. Jawaban pada huruf A dan huruf B benar
E. Mengatur administrasi keuangan desa

D. Jawaban pada huruf A dan huruf B benar

25. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh...
A. Para Kepala Dusun
B. Sekretaris desa
C. Perangkat desa
D. BPD dan perangkat desa
E. LPMD

C. Perangkat desa

26. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain...
A. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan menetapkan peraturan desa
B. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa serta menetapkan APBDes
C. Memgang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
D. (a), (b), (c) benar
E. (a), (b), (c) salah

D. (a), (b), (c) benar

27. Berikut ini adalah regulasi yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa...
A. UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014
B. Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan Perda Kab. Sikka No. 4 Tahun 2015
C. Permendes No. 21 Tahun 2015 dan Perda Kab. Sikka No. 8 Tahun 2014
D. Permendagri No. 113 Tahun 2014
E. Permendes No. 22 Tahun 2015

B. Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan Perda Kab. Sikka No. 4 Tahun 2015

28. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada...
A. Camat
B. Sekretaris desa
C. Kepala desa
D. Semua jawaban salah
E. (a), (b) (c) benar

C. Kepala desa

29. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa dilarang...
A. Merugikan kepentingan umum dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lainn dan atau golongan tertentu
B. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dan menjadi pengurus partai politik
C. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu
D. Semua jawaban benar

D. Semua jawaban benar

30. Dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, perlu melibatkan unsur-unsur sebagai berikut...
A. Pemerintah Desa dan BPD
B. Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
C. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan
D. Pemerintah Desa, BPD, dan semua pemangku kepentingan
E. LPMD

D. Pemerintah Desa, BPD, dan semua pemangku kepentingan

31. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Di bawah ini yang merupakan urutan yang benar dari Pengelolaan Keuangan Desa adalah...
A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban
B. Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban
C. Perencanaan, Pelaksanaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban, Pelaporan
D. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban
E. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban

D. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

32. Berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa oleh karena itu Kepala Desa dapat mengambil alih tugas dari seorang Bendahara Desa. Pernyataan tersebut menurut anda adalah...
A. Pernyataan tersebut benar karena Kepala Desa mempunyai wewenang tersebut
B. Pernyataan tersebut salah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang belaku
C. Kedua-duanya benar
D. Kedua-duanya salah
E. Pernyataan tersebut benar karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Pernyataan tersebut salah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang belaku

33. Dibawah ini merupakan unsur perangkat desa sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, kecuali...
A. Kepala Dusun
B. Kepala seksi
C. Ketua RT.RW
D. Sekretaris Desa
E. Kepala Desa

C. Ketua RT.RW

34. Sekretaris Desa adalah Koordinator Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Maka Sekretaris Desa mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi terhadap...
A. Membuat rancangan RAPBDes
B. Memverifikasi administrasi keuangan
C. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
D. Semua jawaban benar
E. (a), (b), (c) salah

D. Semua jawaban benar

35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badang Permusyawaratan Desa. Di bawah ini merupakan manfaat dari Peraturan Desa yakni, kecuali...
A. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di Desa
B. Sebagai wadah untuk menjalankan kepentingan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
C. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
D. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kesalahan
E. Semua salah

B. Sebagai wadah untuk menjalankan kepentingan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

36. Calon kepala BPD (Badan Permusyawaratan Desa) minimal berpendidikan...
A. SMA
B. S1
C. Diploma
D. SMP

D. SMP

37. Ketentuan tentang Pemilihan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam peraturan daerah nomor...
A. 7 tahun 2007
B. 5 tahun 2007
C. 4 tahun 2007
D. 6 tahun 2007

D. 6 tahun 2007

38. Peraturan Desa ditetapkan oleh...
A. Kepala Desa dan BPD
B. BPD
C. Kepala Desa
D. Kepala Desa dan Klian Banjar Dinas

A. Kepala Desa dan BPD

39. Ketentuan tentang jumlah anggota BPD yang benar yaitu minimal...
A. 7 orang dan maksimal 9 orang
B. 5 orang dan maksimal 9 orang
C. 4 orang dan maksimal 10 orang
D. 6 orang dan maksimal 12 orang

B. 5 orang dan maksimal 9 orang

40. Seluruh sumber pendapatan dan pengeluaran desa harus di catat di...
A. Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa
B. Keuangan desa
C. Anggaran desa
D. Anggaran pendapatan dan belanja desa

D. Anggaran pendapatan dan belanja desa

41. Pendapatan desa yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah diberikan kepada desa berupa alokasi dana desa sekurang-kurangnya...
A. 10%
B. 20%
C. 25%
D. 15%

A. 10%

42. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun dinamakan...
A. RPD
B. RPJMD
C. RKPD
D. RPPD

B. RPJMD

43. Pendapatan desa yang berasal dari pajak daerah paling sedikit diberikan kepada desa sebesar...
A. 10%
B. 20%
C. 25%
D. 15%

A. 10%

44. Untuk bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa, pendidikan minimal calon kepala desa adalah...
A. Diploma/Sarjana
B. Sekolah Dasar
C. SMA
D. SMP

D. SMP

45. Penyampaian nama calon kepala desa terpilih oleh BPD kepada Bupati/Walikota dilakukan paling lambat selama...
A. 60 hari
B. 7 hari
C. 15 hari
D. 30 hari

B. 7 hari

46. Diantara larangan kepala desa ialah meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas secara berturut-turut selama...
A. 30 hari
B. 60 hari
C. 25 hari
D. 90 hari

A. 30 hari

47. Dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal (26), dijelaskan bahwa kepala desa wajib...
A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
B. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari KKN
C. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
D. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN

A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota

48. Perangkat desa meliputi...
A. Sekretaris desa, kepala seksi dan BPD
B. Sekretaris desa, kepala kewilayahan dan kepala seksi
C. Sekretaris desa, kepala seksi, dan RT
D. Sekretaris desa, BPD, dan LPM

B. Sekretaris desa, kepala kewilayahan dan kepala seksi

49. Musyawarah desa dilaksanakan setiap...
A. 2 bulan
B. 1 bulan
C. 3 bulan
D. 6 bulan

D. 6 bulan

50. Yang bukan merupakan tahapan dalam pemilihan kepala desa adalah...
A. Penetapan
B. Pencalonan
C. Rapat panitia
D. Pemungutan suara

C. Rapat panitia

51. Berikut ini bukan alasan Kepala Desa berhenti yaitu...
A. Mencalonkan diri menjadi anggota dewan
B. Diberhentikan
C. Meninggal dunia
D. Mengundurkan diri

A. Mencalonkan diri menjadi anggota dewan

52. Untuk menjadi Perangkat Desa usia minimal dan maksimal yaitu...
A. 20 - 60 tahun
B. 17 - 42 tahun
C. 20 - 42 tahun
D. 20 - 45 tahun

C. 20 - 42 tahun

53. Salah satu syarat untuk menjadi perangkat desa yaitu berpendidikan minimal...
A. Sarjana
B. SMP
C. SMA
D. SD

C. SMA

54. Desa adalah...
A. Kesatuan masyarakat yang tergabung menjadi satu di sebuah wilayah tanpa membedakan ras, suku, dan agama
B. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
C. Kesatuan masyarakat yang berkumpul satu dan membentuk sebuah desa di suatu wilayah
D. Kesatuan masyarakat yang bernaung di bawah kabupaten/kota dan dilindungi oleh hukum

B. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

55. Keuangan desa yaitu...
A. Uang yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa
B. Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa
C. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari pendapatan asli desa
D. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari penjualan desa

D. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari penjualan desa

56. Dalam UU No 6 tahun 2014 pasal (9) dijelaskan bahwa desa dapat dihapuskan karena alasan...
A. Perintah dari Presiden dan Bupati
B. Terjadi kekosongan pemerintah desa
C. Konflik antarmasyarakat yang berkepanjangan
D. Bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis

D. Bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis

57. Apa yang dimaksud dengan pembangunan desa?
A. Upaya persaingan antardesa dengan desa lain yang dalam hal kemajuan
B. Upaya peningkatan pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam membangun sarana dan prasarana desa
C. Suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desanya supaya maju
D. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa

D. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa

58. Berikut ini adalah pihak yang berhak menyelenggarakan musyawarah desa yaitu...
A. LPM
B. Pemerintah desa berserta unsur lainnya
C. Masyarakat desa
D. BPD

D. BPD

59. Kepala desa mempunyai hak untuk...
A. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
B. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang transparan, profesional, akuntabel, bersih, efektif dan efisien, serta bebas dari KKN
C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
D. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa

D. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa

60. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dan menetapkan Peraturan Desa adalah...
A. Kewajiban Kepala Desa
B. Hak Kepala Desa
C. Tugas Kepala Desa
D. Wewenang Kepala Desa

D. Wewenang Kepala Desa

61. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI adalah tujuan dari...
A. Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa
B. Pengaturan Desa
C. Peraturan Desa
D. Pemerintah Desa

B. Pengaturan Desa

62. Berikut ini yang bukan termasuk azaz dari penyelenggaraan pemerintah desa adalah..
A. Akuntabilitas
B. Proporsionalitas
C. Subsidiaritas
D. Efektivitas dan efisiensi

C. Subsidiaritas

63. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa adalah...
A. Kepala Desa
B. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
C. Bendahara Desa
D. Kepala Urusan Keuangan

A. Kepala Desa

64. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan tahapan dari...
A. Pembangunan desa
B. Pengadaan barang/jasa di desa
C. Pembuatan rencana kerja pemerintah desa (RKPDES)
D. Pembuatan rencana jangka menengah pembangunan desa (RPJMDES)

A. Pembangunan desa

65. Anggaran pendapatan dan belanjan desa (APBDES) terdiri atas...
A. Pendapatan, belanja, dan hutang desa
B. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa
C. Pendapatan, belanja, dan modal desa
D. Aktiva, pasiva, dan hutang desa

B. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa

66. Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperole atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa dinamakan...
A. Dana desa
B. Keuangan desa
C. Harta desa
D. Aset desa

D. Aset desa

67. Mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral merupakan tugas...
A. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat
B. Pendamping desa
C. Pendamping lokal desa
D. Pendamping teknis

D. Pendamping teknis

68. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas dari...
A. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat
B. Pendamping desa
C. Pendamping lokal desa
D. Pendamping teknis

A. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat

69. Tahun 2017 transfer desa dilakukan berapa tahap...
A. 2 tahan, 50% tahap 1 dan 50% tahap 2
B. 3 tahap, 40% tahap 1, 40% tahap 2 dan 40% tahap 3
C. 2 tahap, 60% tahap 1 dan 40% tahap 2
D. 2 tahap, 40% tahap 1 dan 60% tahap 2

C. 2 tahap, 60% tahap 1 dan 40% tahap 2

70. Kinerja penyelenggaraan pemerintah desa wajib dibina dan diawasi oleh...
A. Lembaga Kemasyarakatan Desa
B. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
C. Seluruh masyarakat desa
D. Badan Permusyawaratan Desa

B. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

71. Perangkat desa akan di berhentikan ketika berusia...
A. 55 tahun
B. 60 tahun
C. 50 tahun
D. 45 tahun

B. 60 tahun

72. Salah satu tugas dari pendamping desa yaitu...
A. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan atau teknik
B. Mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa
C. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
D. Mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral

B. Mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa

73. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri dari...
A. Manajer dan Ketua BUM Desa
B. Ketua dan Bendahara BUM Desa
C. Penasihat dan pelaksana operasional
D. Kepala Unit Usaha BUM Desa

C. Penasihat dan pelaksana operasional

74. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu...
A. 7 orang paling banyak 9 orang
B. 7 orang paling banyak 11 orang
C. 5 orang paling banyak 9 orang
D. 5 orang paling banyak 11 orang

C. 5 orang paling banyak 9 orang

75. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul adat istiadat merupakan hak dari...
A. Pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota
B. Pemerintah desa
C. Masyarakat Desa
D. Desa

D. Desa

76. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah...
A. 9 tahun
B. 4 tahun
C. 5 tahun
D. 6 tahun

D. 6 tahun

78. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari...
A. 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 1 orang bendahara
B. 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 1 orang sekretaris
C. 1 orang ketua, 1 orang bendahara, dan 1 orang sekretaris
D. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang bendahara, dan 1 orang sekretaris

B. 1 orang ketua, 1 orang wakil, dan 1 orang sekretaris

79. Kecamatan Taman terdiri dari....desa
A. 16
B. 18
C. 17
D. 19



80. Jenis peraturan desa terdiri dari...
A. Peraturan Desa, Peraturan BPD
B. Peraturan Desa, Peraturan BPD, dan Peraturan Kepala Desa
C. Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa
D. Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa

C. Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa

81. Meminta dan mendapatkan informasi dan Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan...
A. Kewenagnan Masyaratkat Desa
B. Kewajiban masyarakat Desa
C. Tugas masyarakat desa
D. Hak masyarakat desa

D. Hak masyarakat desa

82. Yang dimaksud pemerintah desa yaitu terdiri dari...
A. Kepala Desa dan Sekdes
B. Kepala Desa
C. Kepala Desa dan BPD
D. Kepala Desa dan Perangkat Desa

D. Kepala Desa dan Perangkat Desa

83. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundang-undangan adalah...
A. Kepala Desa, Sekdes, Kaur
B. Kepala Desa, BPD
C. Pemerintah Desa, BPD
D. Kepala Desa, Klian Banjar Dinas

C. Pemerintah Desa, BPD

84. Pembagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota ke desa menurut UU desa yaitu paling sedikit...dari pajak dan retribusi daerah
A. 20%
B. 5%
C. 10%
D. 15%

C. 10%

85. Desa Asemdoyonh terdiri dari....RT
A.
B.
C.
D.



86. Peraturan yang mengatur tentang Desa tertuang dalam PP nomor...
A. 72 tahun 2005
B. 72 tahun 2006
C. 73 tahun 2005
D. 73 tahun 2006

A. 72 tahun 2005

87. BPD adala singkatan dari...
A. Badan Pemilihan Desa
B. Badan Perkumpulan Desa
C. Badan Perwakilan Desa
D. Badan Permusyawaratan Desa

D. Badan Permusyawaratan Desa

88. Masa jabatan Kepala Desa selama.... tahun.
A. 8
B. 6
C. 5
D. 4

B. 6

89. Berikut ini adalah pihak yang berhak untuk menjabat sebagai penasihat BUM Desa yaitu...
A. Ketua BUM desa
B. Kepala Unit BUM Desa
C. Badan Permusyawaratan Desa
D. Kepala Desa

D. Kepala Desa

90. Masa jabatan Klian Banjar Desa yaitu selama...
A. 8 tahun
B. 6 tahun
C. 5 tahun
D. 7 tahun

C. 5 tahun

91. Calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan yaitu tamat pendidikan minimal...
A. SMA
B. S1
C. Diploma
D. SMP

A. SMA

92. Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yaitu tamat pendidikan
A. Diploma
B. SMP
C. S1
D. SMA

B. SMP

93. Di bawah ini yang bukan merupakan pendamping profesional adalah...
A. Pihak ketiga
B. Pendamping teknis
C. Pendamping Desa
D. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

A. Pihak ketiga

94. Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas...
A. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kader pemberdayaan masyarakat desa dan pendamping desa
B. Tenaga pendamping profersional, Kader pemberdayaan masyarakat dan pendamping teknis
C. Tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga
D. Tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pendamping teknis

C. Tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga

95. Modal awal BUM Desa berasal dari...
A. Hutang Bank
B. APBD
C. APBN
D. APBDES

D. APBDES

96. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah tugas dari...
A. Lembaga Kemasyarakat Desa
B. Tokoh Masyarakat Desa
C. Masyarakat Desa
D. Kader masyarakat Desa

A. Lembaga Kemasyarakat Desa

97. Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama BUM Desa ditetapkan oleh...
A. Peraturan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
B. Peraturan Kepala Desa
C. Peraturan Desa
D. Peraturan Bersama Kepala Desa

D. Peraturan Bersama Kepala Desa

98. Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa disebut...
A. Desa Mandiri
B. Desa Maju
C. Tipologi Desa
D. Prioritas Penggunaan Dana Desa

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa

99. Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran disebut...
A. Pengeluaran Desa
B. Surplus Anggaran
C. Defisit Anggaran Desa
D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

100. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di...
A. Provinsi
B. Kabupaten
C. Desa
D. Kecamatan

A. Provinsi

101. Kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di depan dinamakan....
A. Desa mandiri
B. Desa maju
C. Tipologi desa
D. Prioritas penggunaan dana desa

C. Tipologi desa

102. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun dinamakan...
A. RPD
B. RPJMD
C. RKPD
D. RPPD

C. RKPD

103. Yang disebut pemerintah desa yaitu...
A. Perangkat desa
B. BPD
C. Kepala Desa
D. Lembaga Permasyarakatan Desa

A. Perangkat desa

104. Yang dimaksud pemerintah desa terdiri dari...
A. Kades dan Perangkat desa
B. BPD dan Perangkat Desa
C. RT dan RW
D. BPD, perangkat dan RT/RW

A. Kades dan Perangkat desa

105. Dalam struktur baru organisasi Desa, Kaur berada di bawah...
A. Kades
B. Sekdes
C. Kadus
D. Sekcam

B. Sekdes

106. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2015 tentang...
A. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
B. Penetapan Desa
C. Ijin usaha jasa kontribusi
D. Pedoman penyusunan peraturan di desa

B. Penetapan Desa

107.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2015 tentang...
A. Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa
C. Badan permusyawaratan desa
D. Penetapan desa

B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa

108. Berikut ini jumlah anggota BPD sesuai Perda Nomor 4 tahun 2015 yang benar adalah...
A. Paling sedikit 5 dan paling banyak 9
B. Paling sedikit 7 dan paling banyak 11
C. Paling sedikit 5 dan paling banyak 11
D. Paling sedikit 7 dan paling banyak 9

A. Paling sedikit 5 dan paling banyak 9

109. Yang dimaksud pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan adalah...
A. Pemerintah desa dan BPD
B. RT, RW, dan Kadus
C. Kadus, Sekdes dan BPD
D. Kades, Kadus, dan RT

A. Pemerintah desa dan BPD

110. Kabupaten Pemalang terdiri dari...
A. 211 Desa dan 11 kelurahan
B. 222 Desa dan 11 kelurahan
C. 210 Desa dan 12 kelurahan
D. 211 Desa dan 14 kelurahan

A. 211 Desa dan 11 kelurahan

111. Dibawah ini merupakan uraian tugas pokok kepala dusun, kecuali..
A. Melaksanaakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya
B. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royonh masyarakat
C. Melakukan sosialisasi mengenai program pemerintah Desa kepada masyarakat
D. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan

D. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan

112. Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi seperti diwabah ini, kecuali...
A. Menyiapkan draft rancangan peraturan desa dan pembentukan BPD
B. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa
C. Melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan dan pengelolaan keuangan desa
D. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa

A. Menyiapkan draft rancangan peraturan desa dan pembentukan BPD

113. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, kecuali...
A. Menyusun monografi dan profil desa
B. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa
C. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban

C. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat

114. Kepala seksi pelayanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, kecuali...
A. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja
B. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan
C. Melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama
D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat

D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat

115. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, kecuali...
A. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat
B. Pembinaan kepemudaan, olah raga, dan karang taruna
C. Membantu pelaksanaan pemungutan Dana Sosial
D. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah

D. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah

116. Di bawah ini adalah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Sekretaris Desa, kecuali...
A. Mengadakan pemeliharaan bangunan gedung kantor, tugu batas desa dan monumen
B. Menyusun rancangan LPPD, LKPPD dan IPPD
C. Menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan desa
D. Melaksanakan administrasi aset desa seperti tanah, bangunan, dan barang milik Desa secara tertib

D. Melaksanakan administrasi aset desa seperti tanah, bangunan, dan barang milik Desa secara tertib

117. Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai tugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi dibawah ini, kecuali...
A. Melaksanakan inventarisasi barang-barang milik Desa secara tertib
B. Melaksanakan penataan administrasi perangkat Desa dan kepala desa
C. Melaksanakan tata naskah dinas sesuai ketentuan perundang-undangan
D. Melaksanakan inventarisasi dan ekstensifikasi pendapatan desa

D. Melaksanakan inventarisasi dan ekstensifikasi pendapatan desa

118. Peraturan daerah Kabupaten Pemalang nomor 2 tahun 2015 mengatur tentang...
A. BPD
B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
C. Tata cara pemilikan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
D. Pedoman penyusunan peraturan di Desa

B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

119. Undang-Undang yang mengatur tentang Desa adalah...
A. UU No 6 tahun 2014
B. UU No 32 tahun 2004
C. UU No 23 tahun 2014
D. UU No 33 tahun 2004

A. UU No 6 tahun 2014

120. Sekretariat Desa merupakan lembaga Desa yang dipimpin oleh:
A. Kepala Urusan
B. Kepala Desa
C. Kepala Seksi
D. Kepala Dusun

B. Kepala Desa

121. APBDes adalah kepanjangan dari:
A. Anggaran Pembiyaan dan Belanja Desa
B. Aanggaran Perolehan dan Biaya Desa
C. Anggaran Produk dan Biaya Desa
D. Anggaran Rumah Tangga Desa

A. Anggaran Pembiyaan dan Belanja Desa

122. Perangkat Desa adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas sebagai:
A. Membantu Lembaga Kemasyarakatan Desa
B. Menjadi panitai pemilihan kepala desa
C. Membuat Keputusan Pembangunan Desa
D. Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pembangunan desa.

C. Membuat Keputusan Pembangunan Desa

123. BPD dibentuk dengan mekanisme sebagai berikut:
A. Dipilih Langsung
B. Dipilih secara Mufakat
C. Melalui Ujian tertulis
D. Melalui rekomendasi Bupati

B. Dipilih secara Mufakat

124. Peraturan Desa adalah aturan yang diundangkan di desa  dan dibuat oleh:
A. Kepala Desa
B. Tokoh Masyarakat
C. RT RW dan Kepala Desa
D. Kepala Desa dan dibahas bersama Perangkat Desa

D. Kepala Desa dan dibahas bersama Perangkat Desa

125. Masa jabatan Kepala Desa adalah 5(lima) tahun dan dapat dipilih selama :
A. 2 Periode berturut-turut
B. 3 Periode
C. Seumur Hidup
D. Genap 60 tahun

B. 3 Periode

126. Rencana Pembangunan Desa (RPD) adalah perencanaan desa dengan jangka waktu:
A. 1 Tahun
B. 5 Tahun
C. 2 Tahun
D. 3 Tahun

D. 3 Tahun

127. Kepala Dusun adalah lembaga Desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui:
A. Sekretariat Desa
B. Kepala Seksi
C. Kepala Urusan
D. BPD

A. Sekretariat Desa

128. Kepala Dusun dapat diperhentikan karena sebab berikut:
A. Mengikuti upacara kemerdekaan
B. Genap usia 65 tahun
C. Tidak berbusana rapi
D. Memakai kendaraan dinas.

B. Genap usia 65 tahun

129. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang :
A. Sekali dalam satu periode
B. Sekali dalam setahun
C. Tiga kali dalam setahun
D. Empat kali dalam setahun

B. Sekali dalam setahun

130. Bataas usia calon Kepala Desa adalah :
A. Paling rendah 21 Tahun / pernah menikah
B. Paling rendah 20 Tahun / pernah menikah
C. Paling rendah 19 Tahun / pernah menikah
D. Paling rendah 25 Tahun / pernah menikah

D. Paling rendah 25 Tahun / pernah menikah

131. Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus mendapatkan evaluasi dari :
a. Kepala Desa dan BPD
b. Bupati                     
c. Camat
d. Kepala Bagian Pemerintahan Desa

c. Camat

132. Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah :
A. Kepala Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa.
B. Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
C. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
D. Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

C. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

133. Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada yang tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Dana pinjaman yang mengikat
B. Pemerintah Desa
C. Penghasilan Asli Desa
D. Swadaya Masyarakat



134. Sekretariat Desa merupakan lembaga Desa yang dipimpin oleh:
A. Kepala Urusan
B. Kepala Desa
C. Kepala Seksi
D. Kepala Dusun

B. Kepala Desa

135. Rencana pembangunan jangka menengah Desa ( RPJMDes) adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu :
A. 3 Tahun
B. 4 Tahun
C. 5 Tahun
D. 6 Tahun

D. 6 Tahun

136. Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu :
A. 4 Tahun
B. 3 Tahun
C. 2 Tahun
D. 1 Tahun

D. 1 Tahun

137. Dana Desa (DD) adalah dana  yang diperoleh Desa bersumber dari :
A. Anggaran Kecamatan
B. Anggaran Kabupaten
C. Anggaran Provinsi
D.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

D.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

138. Alokasi dana Desa (ADD)  adalah :
A. Dana yang dibagikan secara merata
B. Dana yang diterima dari Pemerintah Pusat
C. Dana yang diterima dari Kecamatan
D. Dana yang diterima Desa dari APBD Kabupaten

D. Dana yang diterima Desa dari APBD Kabupaten 

139. Perangkat Desa yang menjabat sebagai Bendahara Desa adalah unsur staf :
A. Kepala Seksi di Desa
B. Kepala Urusan di Desa
C. Kepala Dusun di Desa
D. Sekretariat Desa

D. Sekretariat Desa

140. Dalam pengelolaan keuangan Desa dikenal adanya tahun anggaran,tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu :
A. 4 Tahun
B. 3 Tahun
C. 1 Tahun
D. 2 Tahun

C. 1 Tahun

141. Pengaturan keuangan Desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Keuangan Desa
B. Pendapatan Desa
C. Perhitungan Penerimaan Desa
D. APBDes

C. Perhitungan Penerimaan Desa

142. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai  dengan :
A. Kerja Perangkat Desa menarik pajak
B. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan
C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksaan hak dan kewajiban Desa
D. Iuaran pembangunan dari setiap warga masyarakat

C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksaan hak dan kewajiban Desa

143. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa :
A. 3 Tahun
B. 2 Tahun
C. 1 Tahun
D. 4 Tahun

C. 1 Tahun

144. Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mempunyai tugas sebagai :
A. Pengawas
B. Penyeleksi
C. Koordinator
D. Pembelanja

C. Koordinator

145. Pengaturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berasaskan tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Kewilayahan
B. Partisipasi
C. Pemberdayaan
D. Kesetaraan

A. Kewilayahan

146. Batas Wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa ditetapkan dengan :
A. Peraturan Bupati
B. Peraturan Camat
C. Peraturan Desa
D. Peraturan Gubernur

A. Peraturan Bupati

147. Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan azas tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Pendapatan asli Desa
B. Kepastian Hukum
C. Keterbukaan
D. Profesionalitas

A. Pendapatan asli Desa

148. Perangkat Desa terdiri dari tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Pelaksana Kesukuan
B. Pelaksana Kewilayahan
C. Pelaksana Teknis
D. Pelaksana Sekretaris Desa

A. Pelaksana Kesukuan

149. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang :
A. Sekali dalam setahun
B. Dua kali dalam setahun
C. Tiga kali dalam setahun
D. Empat kali dalam setahun

A. Sekali dalam setahun

150. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan :
A. Ketokohan warga
B. Keterwakilan Wilayah
C. Keterpandangan warga
D. Kepribadian warga

B. Keterwakilan Wilayah

151. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotan paling banyak :
A. 4 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
B. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
C. 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
D. 1 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

B. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

152. Usia anggota Badan Pemusyawaratan Desa :
A. Paling rendah 21 Tahun / pernah menikah
B. Paling rendah 20 Tahun / pernah menikah
C. Paling rendah 19 Tahun / pernah menikah
D. Paling rendah 18 Tahun / pernah menikah

B. Paling rendah 20 Tahun / pernah menikah

153. Jenis Peraturan di Desa terdiri atas tersebut dibawah ini :
A. Peraturan Kepala Desa
B. Peraturan Kepala Desa bersama Camat
C. Peraturan bersama Kepala Desa
D. Peraturan Desa

B. Peraturan Kepala Desa bersama Camat

154. Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari :
A. Kepala Desa dan BPD
B. Bupati
C. Camat
D. Kepala Bagian Pemerintahan Desa

B. Bupati

155. Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah :
A. Kepala Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa.
B. Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
C. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
D. Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

C. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

156. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah :
A. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan LPMD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
C. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

157. BPD adalah singkatan dari :
A. Badan Perwakilan Desa
B. Badan Permufakatan Desa
C. Badan Permusyawaratan Desa
D. Badan Perhimpunan Masyarakat Desa

C. Badan Permusyawaratan Desa

158. APBDesa adalah singkatan dari :
A. Anggaran Penerimaan dan Biaya Desa
B. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
D. Anggaran Pemasukan dan Belanja Desa

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

159. Peraturan Desa dibuat oleh :
A. Sekretaris Desa bersama LPM
B. Kepala Desa bersama LPM
C. Kepala Desa bersama BPD
D. Sekretaris Desa bersama BPD

C. Kepala Desa bersama BPD

160. Masa jabatan Kepala Desa selama :
A. 5 Tahun
B. 4 Tahun
C. 7 Tahun
D. 6 Tahun

D. 6 Tahun

161. Masa Jabatan Perangkat Desa :
A. Setinggi – tingginya 58 Tahun
B. Setinggi – tingginya 55 Tahun
C. Setinggi – tingginya 57 Tahun
D. Setinggi – tingginya 60 Tahun

D. Setinggi – tingginya 60 Tahun

162. Setelah masa habis jabatannya Kepala Desa dapat diangkat kembali melalui pemilihan untuk :
A. Empat kali masa Jabatan
B. Satu kali masa Jabatan
C. Tiga kali masa Jabatan
D. Dua kali masa Jabatan

D. Dua kali masa Jabatan

163. Kepala Desa diberhentikan karena hal-hal tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Berakhir masa Jabatannya dan sudah dilantik Pejabat yang baru.
B. Meninggal dunia.
C. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan.
D. Menyelenggarakan hiburan di Balai Desa.



D. Menyelenggarakan hiburan di Balai Desa.

164. Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada :
A. Kepala Desa dan BPD
B. BPD
C. Camat
D. Kepala Desa

D. Kepala Desa

165. Panitia pengisian Perangkat Desa dibentuk oleh :
A. Kepala Desa bersama BPD
B. Camat atas usul Kepala Desa
C. Camat dan kepala Desa
D. Kepala Desa dan Sekretaris Desa

A. Kepala Desa bersama BPD

166. Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.
B. Menjadi pengurus Partai Politik
C. Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan atau anggota Lembaga Desa.
D. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum

A. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.

167. Perangkat Desa diberhentikan karena hal-hal berikut, kecuali :
A. Melakukan jalan sehat
B. Berakhir masa Jabatannya
C. Meninggal dunia
D. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan.

A. Melakukan jalan sehat

168. Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada yang tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Dana pinjaman yang mengikat
B. Pemerintah Desa
C. Swadaya Masyarakat
D. Dana-Dana lainnya yang sah

A. Dana pinjaman yang mengikat

169. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan :
A. Keputusan Kepala Desa
B. Peraturan Desa
C. Peraturan Kepala Desa
D. Keputusan BPD

A. Keputusan Kepala Desa

170. Perangakat Desa bertugas :
A. Membantu Kepala Desa dalam mengurus tanah bengkok dan memungut PBB.
B. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
C. Melaksanakan administrasi Desa dan mengolah tanah bengkok saja.
D. Membantu tugas-tugas anggota BPD dan LPM.

B. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

171. Desa diatur dengan :
A. Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Desa
B. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
C. Undang-Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Desa
D. Undang-Undang No 8 Tahun 2014 Tentang Desa

B. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

172. Masa kerja seorang Perangkat Desa terhitung sejak :
A. Pendaftaran Seleksi
B. Pengangkatan/Pelantikan
C. Melengkapi syarat-syarat
D. Mengikuti tes atau ujian seleksi

B. Pengangkatan/Pelantikan

173. Pendapatan Perangkat Desa antara lain dibawah ini, kecuali :
A. Menerima SILTAP/PTAPD setiap bulan
B. Menerima bagian komisi dari Proyek Desa
C. Menerima Tunjangan yang bersumber dari APBDes
D. Penerimaan lain yang sah

B. Menerima bagian komisi dari Proyek Desa

174.  Sanksi administrasi bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut dibawah ini, kecuali :
A. Teguran tertulis
B. Melakukan kerja sukarela
C. Teguran lisan
D. Pemberhentian sementara

B. Melakukan kerja sukarela

175. Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar :
A. 60 %
B. 55 %
C. 75 %
D. 40 %

C. 75 %

176. Para Kepala Urusan di Desa dipimpin oleh :
A. Kepala Desa
B. Camat
C. Sekretaris Desa
D. Ketua BPD

C. Sekretaris Desa

177. Para Kepala Seksi merupakan unsur pembantu dan pelaksana tugas operasional :
A. Sekretaris Desa
B. Camat
C. Kepala Desa
D. Ketua BPD

C. Kepala Desa

178. Para Kepala Dusun merupakan satuan tugas kewilayahan yang membantu :
A. Sekretaris Desa
B. Kepala Seksi Pemerintahan
C. Kepala Desa
D. Kepala Urusan Umum

C. Kepala Desa

179. Tingkat perkembangan Desa :
A. Swakelola, Swadaya, Swaraya
B. Swarasa, Swawarna, Swawawasan
C. Swasembada, Swakarya, Swadaya
D. Swasembada, Swakelola, Swadaya

C. Swasembada, Swakarya, Swadaya

Anda mungkin menyukai postingan ini

  1. Untuk menyisipkan sebuah kode gunakan <i rel="pre">code_here</i>
  2. Untuk menyisipkan sebuah quote gunakan <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. Untuk menyisipkan gambar gunakan <i rel="image">url_image_here</i>

DMCA.com Protection Status

Page Load Time...